POLA JABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, bergerak cepat memperkokoh sistem mitigasi kekeringan di sektor pertanian.
Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda sepanjang tahun 2026.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara intensif, Pemkab memetakan titik-titik rawan untuk meminimalisir dampak kerugian bagi para petani.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menjelaskan bahwa pemantauan langsung ke lapangan merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang presisi.
Langkah ini bertujuan menjaga ritme produksi pertanian agar tetap stabil meskipun cuaca sedang tidak menentu.
“Monitoring ini penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kekeringan, khususnya di sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air,” katanya.
Fenomena El Nino memicu pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, yang berakibat pada penurunan intensitas curah hujan secara signifikan di Indonesia. Kondisi ini membawa risiko kekeringan ekstrem, terutama memasuki pertengahan hingga akhir tahun.
Merujuk pada data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kewaspadaan tinggi perlu ditingkatkan pada periode kritis, yakni antara bulan April hingga Oktober 2026. Tanpa mitigasi yang kuat, sektor pertanian menjadi bidang yang paling rentan terdampak.
Dalam menghadapi tantangan iklim ini, dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Hermanto, menegaskan bahwa keberlanjutan produksi pangan nasional bergantung pada seberapa erat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
