POLA JABAR – Menginjak satu tahun masa kepemimpinan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memfokuskan diri pada penguatan tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil sebagai pilar utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan kota yang inklusif dan transparan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pembenahan sistem internal merupakan kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan yang kompleks.
“Tantangan paling utama tetap masalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola kota secara keseluruhan,” ujar Farhan di Pendopo, Rabu 21 Januari 2026.
Sejak awal menjabat, Pemkot Bandung telah berupaya menanamkan nilai-nilai dasar untuk mencapai visi Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Farhan memandang tahun pertama sebagai masa krusial untuk memetakan persoalan langsung di tengah masyarakat.
Melalui inisiatif seperti Siskamling Siaga Bencana, pemerintah dapat memotret kondisi riil di lapangan. Farhan meyakini bahwa setiap hambatan yang ditemukan di wilayah sebenarnya memiliki potensi solusi yang bisa segera dieksekusi.
“Dari turun ke wilayah, saya menemukan banyak persoalan, tetapi di saat yang sama juga selalu ada solusi. Banyak masalah itu sebenarnya sudah punya jalan keluar,” katanya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi harga mati. Wali Kota Farhan memperkenalkan filosofi 3P sebagai kompas dalam pengambilan setiap kebijakan publik.
“Kalau saya berprinsip tiga P: pantas, patut, dan patuh. Pantaskah dilakukan, patutkah didapatkan, dan patuhkah terhadap aturan,” ujarnya.
Selain kepatuhan aturan, aspek transparansi juga menjadi sorotan. Pemkot Bandung memilih untuk tidak menutup-nutupi kendala yang ada agar tercipta ruang diskusi yang sehat dengan para pakar dan akademisi.
