POLA JABAR – Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, menegaskan bahwa Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memegang peran yang sangat unik dan strategis dalam mengawal ruang kebijakan publik. KPPRI dinilai mampu menjadi motor penggerak yang menghubungkan parlemen dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga jejaring komunitas internasional demi memperkuat posisi kaum perempuan.
Pandangan tersebut dipaparkan Puan saat menghadiri forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan. Agenda yang diinisiasi oleh KPPRI ini berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan mengapresiasi kehadiran berbagai elemen penting dalam forum tersebut, mulai dari akademisi, organisasi perempuan, hingga lembaga donor internasional yang bersinergi demi satu visi yang sama.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa pembentukan regulasi yang berpihak pada kesetaraan tidak bisa dijalankan secara parsial oleh parlemen semata. Diperlukan sebuah sistem pendukung yang mampu menyelaraskan aturan hukum tertulis dengan problematika riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan i akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.
Menyikapi eskalasi tantangan global seperti krisis iklim dan ketegangan geopolitik, Puan memandang keterlibatan aktif kaum perempuan dalam tim pengambil keputusan strategis sudah menjadi sebuah keharusan. Perempuan tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pasif yang sekadar menerima imbas dari sebuah kebijakan perekonomian atau keamanan.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.
Untuk itu, Puan menantang seluruh legislator perempuan di Senayan untuk melahirkan komitmen kerja yang konkret, terukur, serta dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam sistem tata kelola negara.
