POLA JABAR – Kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat banyak respons positif karena dinilai jauh lebih tertib dan teratur. Meski demikian, Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri. Sejumlah fasilitas dasar, terutama mengenai kualitas akomodasi serta daya tampung tenda jemaah selama di Tanah Suci, dinilai masih memerlukan pembenahan serius.
Apresiasi terhadap kemajuan musim haji tahun ini disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid. Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini memuji efektivitas manajemen transportasi serta pergerakan massal jemaah, khususnya pada fase-fase krusial puncak ibadah.
"Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa aspek yang ke depan wajib disempurnakan," ujar Jazilul saat berada di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026).
Manajemen Transportasi Sukses, Fasilitas Tenda Jadi PR
Keberhasilan pemerintah dalam mengatur arus mobilisasi jemaah dari penginapan menuju Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna) dinilai sebagai pencapaian besar. Sistem yang diterapkan terbukti efektif meminimalisir potensi keterlambatan penjemputan dan mengurai kepadatan parah yang kerap menjadi kendala klasik dari tahun ke tahun.
Kendati demikian, Timwas DPR mengingatkan bahwa kelancaran transportasi harus diimbangi dengan kelayakan tempat istirahat jemaah. Sektor pelayanan domestik di Arab Saudi dan koordinasi dengan pihak penyedia maktab lokal harus diperketat demi kenyamanan fisik para jemaah.
Kritik Kebijakan Kontraproduktif, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Tak Saingi Sektor Swasta
Menurut DPR, peninjauan ulang terhadap kelayakan fasilitas penginapan sangat krusial karena berdampak langsung pada kondisi fisik dan kekhusyukan umat saat beribadah.
"Masih ada sejumlah fasilitas akomodasi dan kapasitas tenda yang perlu dievaluasi. Tujuannya agar ke depan jemaah Indonesia benar-benar bisa seratus persen fokus beribadah tanpa terganggu masalah fasilitas dasar," tegasnya.
