POLA JABAR – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
Dilansir dari laman resmi DPR RI, dalam kesempatan tersebut Puan menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penyelesaian konflik agraria.
Selain itu, DPR juga melakukan pengawasan terkait perlindungan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, bencana alam, kelangkaan BBM, kenaikan harga beras, serta penerapan paket stimulus ekonomi.
Puan menegaskan, pemerintah wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari rapat kerja DPR.
Dalam persidangan ini, DPR menetapkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra kerja Komisi VIII dan mengesahkan sejumlah undang-undang, termasuk perubahan UU BUMN, UU Kepariwisataan, serta dua RUU inisiatif DPR mengenai sektor keuangan dan statistik.
DPR juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria untuk menindaklanjuti banyaknya kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.
Puan menambahkan, DPR RI akan memasuki masa reses mulai 3 Oktober hingga 3 November 2025.
Masa reses memungkinkan anggota dewan menyapa konstituen di daerah pemilihannya, menampung aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja (kunker).
“Ini saatnya kita menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi rakyat sekaligus menyampaikan hasil kerja konstitusional DPR RI. Semua demi memperkuat semangat gotong royong membangun Indonesia,” ujar Puan, seperti dikutip dari DPR RI.***
