POLAJABAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendorong percepatan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan anak serta mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual di wilayah Kota Bogor, dikutip dari DPRD Kota Bogor.
Upaya akselerasi regulasi ini dilakukan mengingat kondisi keselamatan dan kesejahteraan anak di Kota Hujan yang dinilai semakin mendesak. Berbagai permasalahan sosial yang mengancam tumbuh kembang generasi muda belakangan ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, angka kasus kekerasan terhadap anak mencatatkan lonjakan yang mengkhawatirkan. Selain itu, fenomena perundungan atau bullying juga marak ditemukan dan mulai meluas hingga ke tingkat sekolah dasar.
Dampak ancaman sosial tersebut semakin kompleks dengan adanya pergeseran tren kasus HIV di Kota Bogor. Penyakit menular ini kini dilaporkan mulai menyasar kelompok usia remaja, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak.
Menanggapi situasi tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor bergerak cepat untuk memastikan Perda Nomor 10 Tahun 2021 dapat segera direalisasikan secara maksimal. Penegakan aturan ini dinilai sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi anak-anak.
"Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat untuk langsung diterapkan di tengah masyarakat," ujar Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani.
"Upaya perlindungan terhadap anak tidak boleh terhambat atau disandera oleh urusan administratif, termasuk menunggu penyelesaian Peraturan Wali Kota secara penuh," kata Devie Prihartini Sultani.
Melalui komitmen percepatan ini, DPRD Kota Bogor berharap dampak positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam menekan angka kekerasan dan perundungan. Sinergi antara pemerintah daerah dan warga terus didorong demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
