POLA JABAR – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan perhatian mendalam sekaligus kritik tajam terhadap sistem penanganan ribuan mahasiswa kedokteran yang saat ini dihantui ancaman drop out (DO). Langkah diskualifikasi tersebut terjadi lantaran para calon dokter tersebut belum berhasil melewati tahapan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKOM).
Irma menilai bahwa regulasi dan pendekatan yang diambil oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam menyikapi persoalan kelulusan ini masih jauh dari kata ideal. Sifat penanganan yang kaku ditakutkan akan memberikan guncangan psikologis yang berat, tidak hanya bagi mahasiswa yang bersangkutan, tetapi juga bagi lingkaran keluarga mereka.
“Saya melihat cara Dikti menangani masalah anak-anak yang tidak lulus UKOM sangat tidak produktif dan semena-mena. Jika hal ini tidak mendapatkan solusi, keluarga dan mahasiswa kedokteran yang sudah belajar selama empat tahun bisa stres. Bahkan dikhawatirkan ada yang nekat bunuh diri lagi,” ujar Irma dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Guna mengurai benang kusut tersebut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mendesak institusi Dikti, pihak perguruan tinggi, serta Kementerian Kesehatan untuk segera berkoordinasi dalam merumuskan jalan keluar yang solutif. Irma menyodorkan tiga opsi taktis yang dapat diadopsi oleh pemerintah:
Penyelenggaraan Crash Program: Membuat skema pembinaan intensif dan khusus sebelum para mahasiswa dijadwalkan menempuh ujian ulang.
Magang Mandiri Terbimbing: Menempatkan mahasiswa yang belum lulus langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas untuk penguatan kompetensi di lapangan.
Evaluasi Akreditasi Kampus: Melakukan audit total terhadap internal fakultas kedokteran yang gagal mencetak lulusan kompeten.
Mengenai poin penempatan lapangan, Irma memberikan ilustrasi bahwa metode magang di daerah asal akan membantu tim penguji memetakan aspek klinis apa saja yang perlu dibenahi dari setiap individu.
“Misalnya yang berasal dari Papua ditempatkan di puskesmas sambil dilihat kembali apa kelemahan mereka,” katanya.
