POLA JABAR – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) bergerak cepat menyusun strategi perjuangan legislasi yang berpihak pada kaum perempuan dan anak. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut konkret dari pelaksanaan Forum KPPRI bertajuk Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (21/5/2026).
Ketua Penyelenggara Forum KPPRI, Amelia Anggraini, mengungkapkan bahwa sebelum agenda advokasi satu tahun ke depan diputuskan, pihaknya telah menggelar dialog interaktif bersama aktivis perempuan, lembaga swadaya masyarakat (NGO), organisasi internasional, serta pemangku kepentingan terkait.
Rumusan isu strategis dari forum ini nantinya akan dibawa dan disuarakan oleh para anggota dewan perempuan di komisi mereka masing-masing.
“Tentunya goals-nya sesuai dengan tema forum kita pada hari ini, yaitu From Representation to Policy Transformation, bagaimana mengawal kebijakan tentunya yang berpihak pada perempuan dan anak,” ujar Amelia
KPPRI mengidentifikasi beberapa persoalan mendesak yang memerlukan pengawalan ketat di parlemen. Isu-isu prioritas tersebut meliputi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), advokasi korban kekerasan, perlindungan hak tanah adat, hingga dorongan untuk mempercepat pengesahan regulasi turunan dari Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
“Jadi, kita membuat kick-off dari isu-isu yang mau kita advokasi, yang akan kita artikulasikan di komisi masing-masing sesuai tupoksi,” katanya.
Sektor keterwakilan politik juga menjadi perhatian serius bagi kaukus. KPPRI memasang target agar proporsi kursi perempuan di lembaga legislatif bisa menyentuh angka ideal minimal 30 persen atau bahkan melampauinya pada periode-periode mendatang.
“Bagaimana keterwakilan perempuan bisa mencapai 30 persen dan bahkan kalau bisa di atas 30 persen,” tambahnya.
Guna merealisasikan target tersebut, KPPRI berencana menginisiasi program pendidikan politik terarah bagi perempuan untuk menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif yang akan datang.
