POLAJABAR.COM - Tren peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Barat (Jabar) menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam dua tahun belakangan, data menunjukkan adanya lonjakan kasus yang mengkhawatirkan di provinsi tersebut.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah dugaan penyekapan yang dialami oleh YTR (29), yang diduga dilakukan oleh kekasihnya, Taufik Hidayat. Peristiwa ini menjadi sorotan karena tingkat kekejaman yang ditunjukkan pelaku terhadap korban.

Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, korban YTR dilaporkan mengalami kerusakan fisik yang sangat parah pada berbagai bagian tubuhnya. Kondisi ini mengharuskan korban untuk terus menerima perawatan medis intensif guna memulihkan kesehatannya.

Data resmi yang dihimpun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat mengindikasikan adanya kenaikan kasus yang substansial. Angka kasus tercatat meningkat dari 472 kasus pada tahun 2024 menjadi 615 kasus pada tahun 2025.

Tren peningkatan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2026 mendatang, menunjukkan belum adanya penurunan signifikan dalam angka kekerasan. Sebagai ilustrasi, selama periode Januari hingga Mei 2026 saja, sudah terdata sebanyak 371 kasus kekerasan yang dilaporkan.

Sementara itu, angka yang dicatat oleh sistem informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yakni SIMFONI, menunjukkan skala yang lebih besar lagi. Data SIMFONI mencatat 1.161 kasus pada tahun 2024, yang kemudian melonjak menjadi 1.367 kasus pada tahun 2025.

Dikutip dari UPTD PPA Jawa Barat, "Data resmi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat mencatat adanya peningkatan dari 472 kasus pada 2024 menjadi 615 kasus pada 2025."

Dikutip dari KemenPPPA, "Data SIMFONI dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merekam angka yang lebih besar, yakni 1.161 kasus pada 2024 yang kemudian naik menjadi 1.367 kasus pada 2025."

Peningkatan kasus ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis gender di wilayah Jawa Barat. Pemerintah daerah didorong untuk menanggapi tren ini dengan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif.