POLA JABAR - Gejolak politik di kawasan Timur Tengah sering kali berakar pada perebutan kendali atas jalur-jalur maritim strategis. Di antara sekian banyak titik penting di peta dunia, Selat Hormuz berdiri sebagai jalur paling krusial bagi perekonomian bumi.
Selat sempit yang menjadi jembatan penghubung antara Teluk Persia dan Teluk Oman ini bertindak sebagai urat nadi distribusi energi global. Ketika stabilitas di perairan ini terganggu, efek instannya akan langsung memicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang kemudian merembet pada inflasi global.
Namun, di balik nilai ekonominya yang masif, wilayah ini menyimpan catatan sejarah penguasaan yang sangat kompleks.
Status Hukum Internasional Berdasarkan UNCLOS
Secara legalitas hukum internasional modern, Selat Hormuz bukanlah milik mutlak dari satu negara tertentu. Pembagian wilayah perairan di selat ini diatur secara ketat oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
Sektor Utara: Masuk ke dalam wilayah laut teritorial negara Iran.
Sektor Selatan: Berada di bawah kedaulatan laut teritorial negara Oman.
Mengingat lebar selat ini sangat sempit—hanya berkisar 33 kilometer pada titik paling merapat—jalur pelayaran internasional yang aman mau tidak mau harus memotong laut teritorial milik kedua negara tersebut.
Kendati demikian, hukum internasional menjamin bahwa setiap kapal asing, baik kapal komersial pembawa minyak maupun kapal perang, memiliki hak lintas transit (transit passage) untuk melintas secara kontinu dan damai.
